Pemerintah Pusat Dorong Pemerintah Daerah Dukung Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto
Pemerintah pusat Indonesia telah mendesak pemerintah daerah untuk mendukung program ambisius Presiden Prabowo Subianto dalam membangun 3 juta rumah guna mengatasi kekurangan rumah di negara ini. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan hal tersebut dalam pertemuan koordinasi tentang pembiayaan perumahan di Jakarta pada hari Jumat, berdasarkan rilis pers dari kantornya pada hari Sabtu.
Karnavian meminta adanya regulasi yang mengonfirmasi program perumahan sebagai bagian dari Program Strategis Nasional yang harus didukung oleh pemerintah daerah. Untuk mewujudkan program ini, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan strategis, termasuk pembebasan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya Persetujuan Bangunan (PBG) bagi penduduk berpenghasilan rendah.
Dia mencatat bahwa 492 dari 509 wilayah di Indonesia telah mengeluarkan regulasi lokal yang mendukung kebijakan pembebasan tersebut. 17 wilayah lainnya diminta untuk menyelesaikan proses tersebut dengan cepat. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Karnavian mengingatkan para pemimpin daerah bahwa mereka memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan Program Strategis Nasional sesuai dengan Pasal 67.
Kegagalan untuk melakukannya bisa berakibat pada sanksi, termasuk pemecatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 68. “Program Strategis Nasional adalah inisiatif unggulan presiden dan harus didukung,” tegasnya. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maruarar Sirait mengulang komitmennya untuk mempercepat program perumahan rakyat dengan mempromosikan keadilan sosial dan efisiensi birokrasi. Dia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor perbankan, dan sektor swasta.
Sirait juga memuji kolaborasi lintas sektor yang telah memungkinkan kebijakan seperti pembebasan BPHTB dan PBG, yang membantu membuat perumahan lebih mudah diakses oleh warga berpenghasilan rendah. Terkait berita: Kebutuhan perumahan TOD Indonesia memerlukan hubungan kuat antara pemerintah dan swasta Terkait berita: Presiden Prabowo mendesak kualitas dalam proyek perumahan subsidiTranslator: Narda Margaretha, Raka AdjiEditor: Anton Santoso Copyright © ANTARA 2025
